Tidak banyak yang berubah dari kota ini, kecuali kemacetan yang luar biasa sewaktu hari - hari puncak liburan, pengelolaan sampah, penataan parkir & pasar yang semerawut, kota yang sudah semakin kurang hijaunya , ditambah dengan keluhan warga kota Bukittinggi tentang Air Minum dan pelayanan PDAM yang amburadul dan suhu yang sudah tidak terlalu sejuk seperti 20 - 30 tahun lalu.
Kota yang hanya punya luas administratif 25 Km persegi & penduduk hanya 114 ribu jiwa ini , seperti tak bertuan, pemerintah kota Bukittinggi sepertinya kehilangan kendali atas kota ini, kesemerawutan terjadi dimana - mana, tidak ada kontrol dan solusi yang permanen yang bisa dijalankan untuk mengatasi hal - hal yang disebutkan di paragraf diatas, ( Ketertiban Umum, Parkir, Sampah, & distribusi Air Minum dari PDAM ).
Kota yang dalam sejarahnya pernah menjadi ibukota sementara ini, setiap tahun yang saya lihat Pemko Bukittinggi hanya mampu mengerjakan proyek trotoar dan drainase kota, kalau pun ada yang mungkin dikatakan "Mega Proyek " hanya pembangunan 1 ( satu ) gedung parkir di tanah ex - Dep. Kehutanan, itu pun informasi yang saya terima hanya mampu menampung 200 - 300 kendaraan, tidak sebanding dengan tingkat kunjungan dan mobil yang memasuki dan parkir di kota ini.
Banyak pembangunan dikota Bukittinggi yang tidak sepenuhnya memenuhi kaidah - kaidah nilai sejarah, apalagi kepentingan umum, contoh banyak pembangunan hotel di Bukittinggi yang tidak menyediakan kapasitas parkir untuk tamunya minimal sesuai dengan jumlah kamar yang ada, sehingga tamu - tamu hotel yang mobilnya tidak tertampung di lot parkir hotel , harus parkir di atas trotoar pejalan kaki, dan sangat sering ditemui memakai badan jalan, sehingga mengganggu pengguna jalan lainnya.Tidak hanya hotel , bahkan bangunan pemerintah pun melakukan hal yang sama, contoh bisa dilihat di Rumah Sakit RSUD.Ahmad Mochtar Bukittinggi, jalan DR.A.Riva'i di depan RSUD Ahmad Mochtar tersebut penuh sesak oleh parkir mobil baik di kiri badan jalan ataupun kanan badan jalan sehingga kerap menimbulkan kemacetan. Apa yang dilakukan oleh pemerintah kota Bukittinggi ? jawabannya sederhana yaitu tidak bisa melakukan apa - apa. Sangat ganjil dan aneh jika kota ini di anugrahi penghargaan " Wahana Tata Nugraha " ( Penghargaan Negara di bidang Tata Lalu Lintas )
Dari segi sisi historis pembangunan bangunan di kota Bukittinggi terutama di area yang memiliki nilai - nilai sejarah tinggi tidak ada sama sekali " pakem " atau ketentuan atau aturan baku bagaimana harusnya area - area ini "diperlakukan khusus", contoh, banyak bangunan - bangunan tua di sepanjang jalan A,Yani, atau lebih dikenal dengan " Kampuang Cino" berubah wujud menjadi bangunan - bangunan beton modern, tidak masalah dengan mau di fungsikan seperti dan untuk apa , walaupun bangunan - bangunan tersebut adalah milik pribadi paling tidak harus ada aturan mengenai tata bentuk dari bangunan - bangunan tersebut, paling tidak bentuk orisinil bangunan harus di pertahankan , dalam hal ini judul nya adalah " Preservasi " bukan lagi " Renovasi " , atau bahkan bangun baru yang tidak mengembalikan wujud ke bentuk awal.
Dalam hal ini ada contoh yang baik yang saya lihat, yang dilakukan oleh pengelola KFC ( Kentucky Fried Chicken ) dan Hau's Tea, tanpa melakukan perombakan total tapi mereka bisa menjaga eksistensi wujud bangunan lamanya sehingga menjadi sesuatu yang menarik.
Hmm... sampah....
Pengelolan dengan sistem " Free Open Dumping ", sampah warga kota Bukittinggi, hanya dibuang begitu saja ke ujung " Ngarai Sianok " oleh pemerintah kota Bukittinggi, tanpa ada proses sebelum dan sesudahnya.
Akibatnya jelas , sangat mencemari lingkungan tentunya, sampai saat ini masih tidak ada solusi dari pemda Bukitttinggi, lagi - lagi tidak heran sudah beberapa tahun terakhir Kota Bukittinggi tidak pernah lagi meraih penghargaan " Adipura ", atau kalau pun pernah meraih sekali lagi sangat aneh.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar